Network
HALOYOUTH.COM - Pemerintah berencana akan kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2021).
Kendati demikian, pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi terkait tanggal pasti pembukaan rekrutmen CPNS 2021.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), berencana akan mengumumkan penetapan formasi CPNS 2021 paling lambat Mei 2021.
Baca Juga: Biar Tepat Sasaran, Kemensos Segera Gunakan Sistem Pemindai Wajah bagi Setiap KPM
Sementara pendaftaran CPNS 2021 diperkirakan akan dibuka setelah Mei 2021, disusul dengan tes seleksi CPNS 2021 dimulai paling lambat Juni 2021 mendatang.
Akan tetapi, dilansir dari kanal YouTube DPR RI, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pelaksanaan rekrutmen CPNS 2021 kemungkinan dapat ditunda seperti CPNS 2019.
"Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS 2021," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang digelar secara virtual pada Senin, 18 Januari 2021.
Pelaksanaan rekrutmen CPNS 2021 dapat ditunda apabila kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia belum membaik.
Baca Juga: Update Film After 3 'After We Fell' Dikabarkan Siap Tayang di Netflix 2 Bulan Setelah Premiere
Seperti yang diketahui, jumlah kasus Covid-19 saat ini terus bertambah.
"Dan jika tidak melengkapi kriteria yang disyaratkan bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi tertentu," tutur dia.
Sebelumnya, pandemi Covid-19 menyebabkan rekrutmen CPNS 2019 terpaksa ditunda pelaksanaannya hingga akhir tahun 2020 lalu.
Oleh karena itu, rekrutmen CPNS 2020 ditiadakan, dengan sejumlah formasi kosongnya direncanakan akan dialihkan ke CPNS 2021.
Meski begitu, Tjahjo mengaku belum dapat memastikan jumlah formasi yang dibutuhkan dalam CPNS 2021.
Pasalnya, formasi yang diajukan instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, diketahui belum mencapai tahap finalisasi.
"Tahun 2021 mudah-mudahan akan dilaksanakan dan prinsipnya sesuai dengan kebutuhan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," ujar Tjahjo.***
