Network
HALOYOUTH.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan awal mula munculnya usulan mengenai Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras (miras).
Menurut Bahlil, invetasi miras itu untuk kearifan lokal di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal."
"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," ungkap Bahlil seperti dikutip dari ANTARA, Rabu 3 Maret 2021.
Baca Juga: Link Nonton Attack on Titan (AOT) Shingeki no Kyojin (SNK) Season 4 Episode 12
Dicontohkan Bahlil, minuman beralkohol lhas NTT, Sopi ini memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang.
"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang."
"Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," bebernya.
Ditambahkan Bahlil, itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri.
Baca Juga: Gunung Sinabung Erupsi, Begini Informasi Terbaru dari BNPB
"Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi."
"Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tambahnya.
Bahlil berkelit selain mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, tidak menutup mata pada polemik yang terjadi atas usulan tersebut.
Dia mengatakan, bahkan di Papua yang jadi lokasi untuk investasi miras, usulan tersebut pun ditolak masyarakat setempat.
