Network
HALOYOUTH- Banyaknya bangunan yang porak-poranda akibat gempa Banten beberapa waktu lalu membuat BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) menyebutkan masyarakat belum siap menghadapi bencana alam.
Seperti yang diterangkan dari hasil kajian yang dilakukan BMKG, runtuhnya sebuah bangunan selain tata letak lokasi yang berada di atas lapisan tanah dengan klasifikasi tanah lunak adalah konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar tahan terhadap gempa bumi.
Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Dwikorita Karnawati, ia menjelaskan adanya dinamika kegempaan tak menentu yang ditambah dengan tata ruang permukiman yang tidak dirancang dengan baik dan adaptif terhadap bencana, dapat memperburuk kondisi pada masyarakat akibat dampak gempa bumi.
Baca Juga: Bek Andalan PSM Positif Covid 19, Pihak Klub Perketat Prokes, Asmen: Harus Lebih Disiplin
“Bukan gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka dalam setiap kejadian. Tapi akibat tertimpa bangunan,” kata Karnawati, dikutip Haloyoth.com dari Antara, Sabtu, 29 Januari 2022.
Kerusakan yang terjadi pada bangunan di sekitar tempat kejadian yang terjadi pada Jumat 14 Januari Lalu terhitung parah.
Gempa berkekuatan 6,6 Magnitudo tersebut semakin diperparah dengan kepanikan masyarakat karena kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan mengantisipasi dan menghadapi bencana.
Karnawati menjelaskan realitas tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia belum siap menghadapi gempa besar yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Dia juga melihat sangat diperlukan perencanaan dan konsep pembangunan yang diperhitungkan baik secara potensi risikonya, dampak akibat serta bahaya bencana itu di suatu wilayah.
“Gambaran sikap masyarakat yang panik, membawa pesan tersendiri khususnya bagi para stakeholder, para asosiasi profesi bangunan dan kementerian lembaga terkait, terkait perlunya pemahaman kewilayahan terutama yang berpotensi menjadi wilayah terdampak,” menjelaskan.
Karnawati melihat bila dalam usaha membangun kewaspadaan, kesiapsiagaan dan melakukan mitigasi secara struktural maupun kultural terhadap bencana gempa bumi dan tsunami pada masyarakat, sangat perlu terus ditingkatkan melalui partisipasi aktif dari hubungan pentahelix semua pihak.
dia juga meminta Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) untuk turut serta menyelesaikan masalah dalam hal ini melalui pemberian pemahaman perlunya memperketat penerapan peraturan pembangunan bangunan tahan gempa, di wilayah atau zona yang berpotensi terdampak akibat aktivitas suatu sumber kegempaan.
“Saya berharap HAKI bisa turut bersinergi dan berkolaborasi memberikan rekomendasi-rekomendasi positif kepada pemerintah daerah sehingga bisa dapat segera diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan konkrit. Mengingat, langkah dan sistem mitigasi kebencanaan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah atau kota sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018,” pungkasnya.***
