HALOYOUTH- Kabar mengejutkan terjadi jelang gelaran Piala Thomas dan Uber 2020, dimana Badan Anti-Doping Dunia (WADA) memberikan sanksi pada Indonesia. Tentu saja ini sangat menghawatirkan bagi beberapa cabang olahraga yang berlaga di kejuaraan dunia.
Dari hal tersebut sanksi yang dijatuhkan berupa tidak diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan kontinental atau kejuaraan dunia. Namun hal yang paling tidak menyenangkan yakni, atlet tidak bisa mengibarkan bendera nasional di setiap turnamen dunia selain di Olimpiade, paling sedikit selama setahun.
Masalah ini sebelumnya pernah menerpa Rusia, yang mana dari permasalahan tersebut Rusia harus menggunakan nama ROC di Olimpiade dan NBFR di ajang kejuaraan bulutangkis beregu. Tak hanya itu, Rusia juga harus menerika sanksi oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) setelah mendapat tuduhan menjalankan program doping yang didukung negara.
Baca Juga: 16 Arti Mimpi Hamil Menurut Primbon Jawa, Nomor 14 untuk Pria Lajang
Baca Juga: Masih dengan Bulutangkis PON XX Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta Rebut Poin di Semi Final
Namun Rusia masih tetap bisa mengikuti beberapa gelaran turnamen dunia. Yang menandakan atlet Indonesia termasuk pebulutangkis akan tetap bisa mengikuti berbagai kejuaraan dunia dengan syarat tidak bisa mengibarkan bendera nasional selama satu tahun.
Menanggapi kekisruhan yang ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, hal yang membuat Indonesia dijatuhkan sanksi oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) adalah miskomunikasi. Dimana Indonesia dianggap tak mematuhi prosedur standar WADA dalam melakukan tes antidoping.
Menpora juga menjelaska, Indonesia gagal memberikan sampel tes anti-doping sesuai kewajiban pada 2020 akibat pandemi covid-19. Menurut penuturan nya hal ini semakin diperparah dengan Laboratorium Anti-Doping Indonesia (LADI) yang mengalami miskomunikasi dengan WADA akibat pergantian struktur organisasi.
Baca Juga: Greysia polii dan Hendra Setiawan Ditunjuk Jadi Kapten Tim di Uber Cup dan Thomas Cup 2021
"Kita tidak menyangka bahwa pada bulan Maret kita terkena COVID bahkan itu berkepanjangan sampai sekarang, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa kita jadikan sample untuk anti-doping pada saat pelaksanaan kegiatan itu," kata Zainudin dikutip dari Antaranews.com pada 8 Oktober 2021.
Pihaknya juga mengaku telah memberikan konfirmasi kepada pihak Wada terkait permasalahan ini, dan WADA memberikan kesempatan dengan tenggat waktu 21 hari.
"Kami sudah kirim surat untuk mengklarifikasi itu. Tapi dari bulan September WADA sudah menyampaikan apabila ada keberatan, WADA memberi 21 hari untuk menyampaikan klarifikasi terhadap tuduhan itu. Mudah-mudahan penjelesan dari kami bisa menciptakan pembicaraan lebih lanjut,"
Baca Juga: Menakar Kekuatan Febby Valencia-Jesita Putri dan Nita Marwah-Putri Syaikah di Piala Uber 2020
"Kita kan dituduh tidak patuh, tapi kita kan sudah beri klarifikasi. Kita masih berkomunikasi dengan WADA dan itu kenapa kita berkirim surat karena kita masih diberi waktu," pungkasnya.
Namun Menpora segera bertindak, memasuki 2021, Zainudin mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan pemenuhan sample anti-doping karena Pekan Olahraga Nasional (PON) masih berlangsung.
"Artinya dari PON ini kita bisa banyak dapat sample dan apa yang sudah direncanakan itu insya allah akan terpenuhi. Jadi, 2020 dan 2021 samplenya itu lebih ya dan kita mudah-mudahan akan bisa tercapai," kata Zainudin.
"Kalau ini clear 2021 ini bisa dipenuhi dengan sample-sample doping atau antidoping yang diambil dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, apalagi banyak ya, banyak nomor pertandingan, banyak sample yang diambil," sambung dia.
Baca Juga: Menakar Kekuatan Febby Valencia-Jesita Putri dan Nita Marwah-Putri Syaikah di Piala Uber 2020
Baca Juga: Greysia Polii Sampaikan Pesan Ini Sebelum Tanding di Uber Cup 2020
Diketahui ternyata bukan hanya Indonesia, WADA juga menegur dua negara lainnya yakni Korea Utara dan Thailand. WADA mengatakan bahwa Badan Anti-Doping Nasional (NADO) Korea Utara tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Begitu juga dengan Thailand yang dinilai sepenuhnya gagal menerapkan Kode Anti-Doping 2021.***