Network
HALOYOUTH- Kabar rezim Joko Widodo alias Jokowi akan segera menerapkan pajak sembako menuai kritikan keras.
Adalah Muhamad Said Didu Mantan Sekertaris Kementerian BUMN melontarkan kritik tajam ke rezim pemerintahan Jokowi.
Bukan tanpa sebab, Said Didu sapaan karab itu melihat pajak sembako akibat imbas dari utang pemerintah yang kian membengkak.
Atas kondisi itu, Said Didu menduga imbas utang tak terbayar sebagai faktor utama akan dinaikan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok alias sembako.
Baca Juga: Presiden Jokowi Setujui Revisi Terbatas, Mahfud MD Beberkan Ada 4 Pasal UU ITE yang akan Direvisi
"Petani nanam padi di sawah sendiri sudah bayar pajak, beli sarana produksi bayar pajak, hasilkan dan jualan beras bayar pajak, hasil jual beras beli lauk, bensin, baju, bayar sekolah, dan lain lain bayar pajak lagi," tulis Said Didu dalam akun twitternya @msaid_didu sebagaimana dikutip Haloyouth.pikiran.rakyat.com pada Jumat 11 Juni 2021.
Said Didu menegaskan, kebijakan penerapan pajak sembako ini akan membuat seluruh rakyat Indonesia kesulitan.
Bahkan, dikatakan dia, jeritan petani akan memuncak karena ditindas secara perlahan oleh pemerintah melalui kebijakan pajak sembako.
"Yang tersisa di petani hanya keringat dan warna kulit hitam kelam," imbuhnya.
