Network
HALOYOUTH - Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Farhan Abdillah Dalimunthe kritik hasil keputusan DPR RI pada rapat paripurna, Jum'at,10 April 2021 terkait DPR yang menyetujui usulan Presiden untuk membentuk Kementerian Investasi
Pembentukan Kementerian Investasi akan membuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian.
Farhan menilai pembentukan Kementerian Investasi ini merupakan kelanjutan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Minerba dan RUU lainnya yang sempat memicu gerakan sipil kemarin.
Farhan juga menuturkan pemerintah aman melakukan langkah apapun untuk mengamankan kepentingan investasi.
"Pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan investasi. Jadi kita udah nggak kaget, memang rezim pelayan investasi," ujar Farhan
Farhan menjelaskan negara saat ini hanya menyandarkan persoalan ekonomi pada investasi saja.
"Padahal secara sosiologis, realisasi investasi bukanlah (semata-mata) bermakna penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi," ucap Farhan.
Farhan menegaskan yang terjadi pada investasi saat ini malah mendatangkan beberapa masalah.
"Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya, investasi mendatangkan bencana, baik dalam bentuk perampasan lahan, perubahan lingkungan sosial, sampai dengan tekanan kehidupan yang lebih terkomersialisasi dan berbiaya tinggi," ujarnya.
