Network
HALOYOUTH - Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan terpapar virus ini.
Beberapa waktu lalu, mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus pun ikut mengembangkan vaksin yang dinamai vaksin Nusantara. Hingga kini vaksin tersebut tak kunjung mendapatkan restu dari Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM).
Namun justru ada beberapa pihak yang mendorong agar vaksin buatan anak bangsa ini segera harus didukung oleh BPOM, salah satu dukungan tersebut datang dari Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Farhan Abdillah Dalimunthe. Dirinya meniliai seharusnya BPOM mendukung vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Terawan untuk dikembangkan lebih lanjut.
"Seharusnya BPOM dan pemerintah jangan lagi mempersulit proses pengembangan dan penelitian vaksin Nusantara, sehingga vaksin ini bisa segera diproduksi massal untuk rakyat. Dari pada impor vaksin buatan luar negeri lebih baik kita berdaulat dengan inovasi negeri sendiri," ujar Farhan pada Jum'at, 16 April 2021.
Farhan menuturkan seharusnya pemerintah jangan bergantung pada impor hanya karena murah dan cepat. Riset dalam negeri juga harus dikembangkan jika ingin menjadi negara maju dan berdaulat.
"Semua stakeholder harus saling bergotong royong untuk mendukung inovasi vaksin dalam negeri ini. Baik Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih dan inovasi vaksin lainnya yang diinisiasi oleh anak bangsa harus didukung dan menjadi prioritas oleh negara," tegas Farhan.
Menurutnya, kualitas vaksin dalam negeri juga bisa mengimbangi kualitas vaksin buatan luar negeri. Yang dibutuhkan hanya keseriusan dan saling support.
"Otoritas kesehatan China saja menyebut efektivitas vaksin Covid-19 Sinovac yang mereka buat rendah. Itu yang kita impor dan menjadikan kita enggan untuk melakukan riset produksi vaksin sendiri," lanjut Farhan.
Sebelumnya sejumlah masalah telah membayangi proses uji klinis vaksin Nusantara. BPOM belum memberi restu untuk uji klinis karena dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga hasil penelitian uji klinis fase I dinilai belum sesuai kaidah penelitian.
