Network
Disisi lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan sikap kepolisian yang dinilai tidak transparan menangani kasus pemalsuan label SNI dalam produk besi siku.
Menurut Neta, kasus tersebut perlu mendapat perhatian serius karena praktik pemalsuan ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp2,7 triliun serta merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Bank Syariah Mandiri Purwokerto Tutup Pelayanan Akibat 12 Pegawainya Positif Covid-19
Seperti yang diberitakan Galamedianews sebelumnya dalam “Berpotensi Merugikan Negara Rp2,7 Triliun, Pelaku Pemalsuan Label SNI Harus Ditangkap,” Neta menjelaskan, pihak berwenang Polri seharusnya mengawasi penangan kasus pemalsuan label SNI.
Hal ini dilakukan harus secara transparan karena dampak dari praktik pemalsuan label SNI juga merugikan bagi masyarakat.
"Kenapa kasus pemalsuan label SNI pada produk besi siku di KBN Marunda, Jakarta Utara, tak kunjung dituntaskan. Padahal informasinya, penangkapan sudah dilakukan pada 17 Juni 2020," ujar Neta.
Baca Juga: Disnakertrans Tutup 51 Perusahaan di DKI Jakarta, 44 Diantaranya Miliki Kasus Positif Covid-19
Sementara itu, Neta yang berdasarkan informasi dari IPW mengatakan, praktik pemalsuan label SNI sebenarnya sudah ada selama tiga tahun.
"Kenapa pemilik perusahaan pemalsu label SNI pada produk besi siku tidak ditangkap dan dijadikan tersangka serta dibiarkan bebas?" tanya Neta.
Informasi yang diperoleh dari IPW juga membongkar kasus yang bermula dari adanya surat PO Palsu untuk pemesanan barang dari Thailand berupa besi siku.
