HALOYOUTH - Dewan Perwakilan Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (DPW Bakomubin) Provinsi Banten mengadakan diskusi lintas Ormas bertajuk 'Ekonomi di Masa PPKM' melalui Zoom Meeting pada 23 Juli 2021.
Diskusi lintas Ormas yang diikuti oleh FSPP kota serang, Bakomubin, PII, SII, Kahmi, HMI MPO dan GPI tersebut berjalan dengan penuh antusias sehingga menghasilkan usulan yang tepat untuk pemerintah.
Hasanudin Sn selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Bakomubin Banten menjelaskan bahwa selama masa perpanjangan PPKM ini banyak masyarakat yang diperlakukan tidak adil.
"Setelah mengamati vidio Prof. Fauzul dan wakil presiden (Ma'ruf Amin), banyak masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Banyak pedagang dibubarkan paksa, seharusnya kan yang dibubarkan itu kerumunannya bukan orang yang berdagang," Ujar Hasanudin dalam rilis yang diterima Haloyouth.com pada 23 Juli 2021.
"Masalah vaksinasi yang menonjol adalah unsur bisnis, bahkan banyak pengamat bilang bahwa itu tidak bisa mematikan virus. Prof. dr. Yuwono juga menyampaikan bahwa jaga jarak adalah untuk orang yang sakit, bukan orang sehat," Sambung Hasanudin.
Hasanudin menyinggung bahwa selama masa PPKM ini, banyak masyarakat kecil yang merasa dirugikan bahkan di denda dengan nominal yang besar dan tidak masuk akal.
"Kita ingin bentuk tim untuk mencek hoax dan usulan dari masyarakat terkait PPKM ini, nanti kita akan diskusi dengan DPRD Banten," Tutup Hasanudin dalam penjelassnnya di awal diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Drs. Rosadi selaku DPW SII (Serikat Islam Indonesia) Banten menyampaikan untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan.
"Sebelum diskusikan dengan DPRD Banten, mungkin baiknya masing-masing organisasi mengeluarkan surat pernyataan, banyak masyarakat yang kelaparan dan pengangguran," Jelas Rosadi.
Hal tersebut selaras dengan pandangan dari KH. Enting Abdul Karim yang menyatakan bahwa meski PPKM berjalan namun kebutuhan masyarakat harus dipenuhi.
"Boleh diplomasi dengan Gubernur, DPRD. Tetapi pelaksanaan PPKM kebutuhan masyarakat harus dipenuhi," Tegas Ujar KH. Enting.
Usulan lain yaitu perlunya memaksimalkan peran ulama sampai masyarakat tingkat RT untuk mengawal PPKM ini, sehingga dapat berjalan dengan terkontrol.
"Maksimalkan fungsi RT, Posyandu dan Ulama setempat. Selain itu lakukan vaksinasi door to door untuk maksimalkan target vaksinasi," Kata Ali Juhidi.
Selanjutnya, HMI MPO Cabang Serang yang diwakili oleh Diebaj menyinggung pemerintah yang enggan untuk mengkarantina wilayah atau lockdown dan lebih memilih PPKM untuk selamatkan ekonomi.
"PPKM itu adalah ketidakmauan pemerintah untuk karantina wilayah sesuai dengan UU no 6 tahun 2008. Dalam UU itu yang ada adalah karantina wilayah bukan PPKM. PPKM ini menunjukkan pemerintah mementingkan ekonomi," Ungkap Diebaj.
Baca Juga: 5 Zodiak Ini Terkenal Memiliki Gairah Seksual Tinggi, Ada Pisces Hingga Scorpio!
"Setelah kami hitung-hitung, selama 2 minggu hanya membutuhkan 200 Milyar untuk 800 ribu penduduk di kota serang saja. Pemerintah harus anggarkan dana agar masyarakat dibawah tidak membangkang," Pungkas Diebaj.
Di akhir diskusi menyatakan bersepakat untuk merencanakan membuat tim dan mengeluarkan pernyataan dari masing-masing organisasi.
Diskusi lintas ormas pun ditutup menjelang magrib dengan menghasilkan banyak usulan yang akan ditindaklanjuti berikutnya.***