Network
HALOYOUTH.COM – Dinilai tidak bermanfaat Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bertindak tegas terhadap stasiun TV yang menyiarkan pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.
Menurut KRNP masyarakat berhak mendapatkan tayangan di stasiun TV yang berkualitas atau lebih berbobot daripada hanya sekedar tayangan pernikahan artis yang durasinya berhari-hari.
Sedari awal KRNP sudah menghimbau agar KPI memperhatikan hal ini.
Pasalnya di dalam daftar penayangan salah satu stasiun TV tersebut durasi penayangan pernikahan Atta dan Aurel berlangsung dari tanggal 13 Maret – 4 April 2021.
Baca Juga: Selain Dipercaya untuk Mengusir Makhluk Halus, Berikut 4 Manfaat Kesehatan Daun Kelor
Rencananya acaranya yakni mulai dari proses lamaran, siraman, pengajian hingga akad nikah.
Penayangan pernikahan selebritis bukan baru kali ini namun sudah pernah salah satunya saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menikah.
Durasi yang sangat lama ini dinilai kurang bermanfaat jika ditayangkan kepada publik karena seharusnya dimasa pandemi ini, tayangan televisi berupa penyuntikan vaksin atau informasi mengenai Covid-19 akan tetap mengedukasi masyarakat.
Dilansir dari antaranews.com Bayu Wardhana selaku bagian dari KRNP menyatakan bahwa ini bukan pertama kalinya menayangkan pernikahan selebritis dengan durasi yang sangat lama.
“Asumsinya begini, jika di platform YouTube tayang tidak masalah karena durasinya dibatasi, tapi kalau ini kan sumber daya alam milik negara yang digunakan. Boleh saja infotainment tayang tapi proporsional,” ujar Bayu.
Pihak KRNP meminta KPI untuk menindaklanjuti hal ini.
Sedangkan, acara lamaran Aurel dan Atta telah berlangsung kemarin pada tanggal 13 Maret 2021.
Menanggapi hal ini KPI akan panggil stasiun TV yang menayangkan lamaran Aurel dan Atta.
KPI bahkan mengirim surat teguran kepada stasiun TV tersebut.
Mulyo Hadi Purnomo selaku wakil ketua sekaligus anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran TV KPI menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta keterangan mengenai penyiaran tersebut.
Dikabarkan KPI akan memberikan sanksi jika stasiun TV tersebut hanya mementingkan rating tanpa berpihak pada kepentingan publik secara umum. ***
