Network
HALOYOUTH - Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia periode 2015-2019, Yanuar Nugroho, Ph.D sarankan pemerintah agar bisa membenahi tata kelola siber negara.
Saran kepada pemerintah untuk membenahi tata kelola siber negara disampaikan langsung oleh Yanuar Nugroho, melalui unggahan di salah satu akun media sosial milik pribadinya.
Bukan tanpa sebab, Yanuar Nugroho memberikan saran tersebut lantaran sudah cukup banyak situs pemerintahan Indonesia yang diserang oleh hacker bernama Bjorka.
Seperti diketahui, hacker yang menyebut dirinya Bjorka itu mengaku telah berhasil meretas dokumen rahasia berupa surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2019-2021.
Salah satu dokumen rahasia yang berhasil dibocorkan oleh Bjorka yaitu, surat di dalam amplop tertutup dari Badan Intelejen Negara (BIN) kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya pada awal kemunculan Bjorka, dirinya sempat memberikan sebuah pesan mencengangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Indonesia.
Selain itu, Bjorka juga dikabarkan telah berhasil membocorkan dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 105 juta data, yang isinya yaitu nomor NIK, KK, dan nama lengkap.
Baca Juga: Cara Daftar BLT BBM 2022 Secara Online Lewat HP Via Aplikasi Cek Bansos, Simak Penjelasannya
Menyikapi hal tersebut Jokowi akan membentuk tim khusus untuk memburu hacker Bjorka, yang telah membocorkan data pribadi hingga dokumen rahasia milik Negara Indonesia.
Kendati demikian, Yanuar menilai bahwa pembentukan tim khusus oleh Jokowi untuk memburu hacker Bjorka tersebut bukanlah langkah tepat atau solusi yang efektif.
Sebagaimana dikutip Haloyouth.com dari akun Twitter @yanuarnugroho pada Selasa, 13 September 2022, saat Yanuar memberikan saran kepada pemerintah untuk membenahi tata kelola siber.
Menurut pria kelahiran 15 Januari 1972 itu, Jokowi harus bisa menegaskan kepada para jajarannya untuk melakukan hal mendasar agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.
Baca Juga: Bjorka Sebarkan Data Pribadi Anies Baswedan: Banjir dan Macet Sudah Teratasi Pak?
"Silakan bentuk timsus ini, pak @jokowi, namun mohon juga tugaskan jajaran untuk melakukan dua hal mendasar ini agar hal-hal semacam ini tidak terulang," ujar Yanuar.
Dua hal mendasar yang harus dilakukan oleh jajaran Jokowi sebelum membuat tim khusus yaitu benahi tata kelola siber, dan tingkatkan perlindungan terhadap data milik pribadi maupun negara.
"Membenahi tata kelola siber dan membenahi perlindungan data, baik data pribadi warganegara dan data pemerintah, matur nuwun," lanjutnya.
Kemudian Yanuar menerangkan bahwa hal yang dilakukan Bjorka dapat menjadi cerminan, tentang lemahnya kapasitas pemerintahan Indonesia dalam menghadapi kemajuan jaman.
Baca Juga: Bjorka Kembali di Twitter dengan Akun Baru, Kini Nama Tito Karnavian Diseret pada Kasus Sambo
"Tentu penting memburu Bjorka, namun lebih penting membenahi kapasitas pemerintahan. Apa yg dikerjakan Bjorka ini menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintahan kita menghadapi kemajuan jaman," pungkasnya.
Terakhir, pria yang sejak Januari 2022 menjabat sebagai Koordinator Tim Ahli di Sekretariat Nasional SDGs PPN/Bappenas ini menegaskan pemerintah harus serius dalam berbenah diri.
"Ini alarm, pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," tutupnya.***
