Network
KRONOLOGI KASUS
Narsum berinisial APR, VF, dan PG, 3 dari banyak pihak yang datanya diduga digunakan secara ilegal untuk mengeruk anggaran Pemda Kabupaten Bogor via UPT PUPR Ciawi, Cibinong dan Ciampea saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa selama lebih dari setahun data mereka digunakan untuk keperluan UPT Jalan dan Jebatan PUPR Kabupaten Bogor.
"data kami ini digunakan tidak sebagaimana mestinya, selain itu penggunaan data kami untuk kegiatan UPT tidak pernah dikonfirmasi pada kami data kami digunakan untuk pencairan upah buruh harian lepas tidak terampil ungkap APR saat ditemui tim haloyouth.pikiran-rakyat.com.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Curug Eksotis di Bogor, Destinasi Wisata Alam yang Menakjubkan
APR beserta rekan-rekannya juga berencana akan menuntut UPT yang telah menggunakan data dirinya secara Ilegal.
"kami telah membuat tuntutan sebagai langkah hukum untuk kasus ini" tandas APR.
Perlu diketahui, UPT PUPR Kabupaten Bogor melakukan pemeliharan mandiri untuk pemeliharan infrastruktur berbagai jalan dan Jembatan di Kabupaten Bogor dibawah Kabid Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Edward dari LSM IMW mengungkapkan pola dan modus dugaan korupsi yang terjadi di beberapa UPT yang disebut diatas dengan memotong upah mandor dan buruh, menggunakan data KTP ilegal yang dimasukan sebagai Buruh BLTT juga pemalsuan data penagihan penggunaan BBM.
Baca Juga: Demokrat, PAN dan Golkar Ajak Parpol di Kabupaten Bogor Usung Jaro Ade di Pilkada
"buku tabungan dan Atm dikuasi oleh kepala Upt, pada saat pencairan para Mandor diarah kan untuk mengabil uang melalui diteller bank, dengan bemodalkan KTP masing - masing mandor ,dan menyetorkan uang itu ke kepala upt, sudah jelas diSPJ ada keterangan UPAH atau Gaji Pengajuan Upah Mandor sebesar Rp.300,000 ( Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Realisasi dilapangan mandor hanya Menerim Rp.120,000 ( Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)" papar edward.
