HALOYOUTH - Kasus Covid-19 yang semakin meningkat membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah.
Sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasannya mengenai anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 pada laman instagram pribadinya Rabu, 16 Juni 2021.
Ia mengunggah dirinya yang sedang menemani Jokowi meninjau pelaksanaan vaksin Covid-19 vaksin tersebut diberikan kepada 10 ribu pegawai industri keuangan dan pasar modal di Senayan.
Baca Juga: Link Live Streaming Belanda vs Austria dan Prediksi Pertandingan
Ia menjelaskan, dana yang digelontorkan oleh pemerintah sudah mencapai Rp170 triliun. Sri juga menyebut dana itu akan dialokasikan untuk sepuluh kepentingan.
Pertama, anggaran tersebut untuk pengadaan vaksinasi sebesar Rp58,1 triliun. Kedua, biaya perawatan masyarakat yang terjangkit virus corona sebesar Rp32,33 triliun.
Ketiga, biaya testing dan tracing sebesar Rp6,68 triliun. Keempat, biaya insentif dan santunan untuk seluruh tenaga medis sebesar Rp16,83 triliun.
Baca Juga: Awas! 'Ngupil' hingga Pamer Dada atau Bokong saat Gunakan WeChat di China Dapat Kena Hukuman
Kelima, untuk PPN dan bea masuk import alat-alat kesehatan Rp20,85 triliun. Keenam, biaya operasi kesehatan vaksinasi sebesar Rp3,3 triliun.
Ketujuh, sarana dan prasarana alat-alat kesehatan sebesar Rp1,6 triliun. Kedelapan, biaya penanganan kesehatan lainnya di berbagai daerah sebesar Rp14,86 triliun.
Kesembilan, intensif dan santunan satgas di BNPB sebesar Rp0,86 triliun dan terakhir untuk anggaran penelitian Covid-19 dan komunikasi Rp1,17 triliun.
Baca Juga: Serial Drama Racket Boys Tuai Kontroversi, SBS Meminta Maaf kepada Indonesia, Netizen: Apakah Etis?
"Dana sebesar lebih dari Rp170 triliun itu berasal dari penerimaan negara pajak, bea cukai, PNBP dan kredit," tulis Sri Mulyani seperti dikutip Haloyouth.Pikiran-Rakyat.com pada instagram @smindrawati Kamis, 17 Juni 2021.
Tak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa APBN tak hanya untuk memulihkan ekonomi tapi juga digunakan untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19.
"Pajak yang anda bayar adalah bagian dari APBN yang manfaatnya kembali untuk rakyat Indonesia"pungkasnya.***