HALOYOUTH - Kebijakan relaksasi defisit disebut Presiden Joko Widodo telah melebihi tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) dan masih diperlukan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan, kebijakan relaksasi defisit itu masih diperlukan namun dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.
Baca Juga: RSUD Cibabat Kembali Dibuka setelah Sebelumnya Terdapat Belasan Pegawai yang Positif Covid-19
"Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," kata Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintahannya telah melakukan banyak langkah luar biasa.
Seperti dicontohkan Presiden Jokowi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama tiga tahun.
"Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen dari PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34 persen dari PDB," katanya.
Baca Juga: Semangat Gotong Royong dalam Kemajuan Bangsa
Adanya pandemi Covid-19 telah membuat banyak bencana seperti kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia.
Seperti yang diberitakan Galamedianews dalam “Presiden: Kebijakan Relaksasi Defisit PDB Masih Dibutuhkan di Tengah Pandemi Covid-19,” pandemi Covid-19 yang berawal dari masalah kesehatan, telah memberi dampak lain seperti masalah sosial, ekonomi, dan bahkan sektor keuangan.
"Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal," katanya.
Baca Juga: Karpet Bermotif Mega Mendung di Gedung DPRD Cirebon, Pemerhati Budaya: Warisan Leluhur Ternodai
Pada rapat tersebut, hadir pula secara langsung maupun virtual para Pimpinan dan Anggota DPR, DPD, lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.***(Kiki Kurnia/Galamedianews)