Network
"Keterangan pejabat Pemerintah yang saling bertentangan dan simpang siurnya informasi turut menyumbang menurunnya kepercayaan masyarakat yang berujung pada tindak pengabaian dan tidak disiplin," kata perempuan yang akrab disapa Fen itu.
Fen menjelaskan bahwa ketidakseriusan negara dalam penanganan pandemi juga mengakibatkan sejumlah fasilitas kesehatan kolaps. Jumlah keterisian tempat tidur rumah sakit penuh. Sementara jumlah tenaga kesehatan tidak berimbang dengan banyaknya pasien, sehingga mengalami kelelahan dan terinfeksi.
Baca Juga: Deretan Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Se Asia, Indonesia Ada Diurutan Keberapa?
"Pasien-pasien kesulitan mengakses rumah sakit dan meninggal tanpa penanganan. Sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia kolaps menghadapi pandemi," ujar Fen yang juga sebagai Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) tersebut.
Fen menuturkan, Jarnakes merangkum data sebuah RS pemerintah yang menangani COVID-19, di RSDC WISMA ATLET misalnya, laporan nakes yang terinfeksi berjumlah 4-5 dalam sehari. Rasio perawat dan jumlah pasien juga sudah melebihi kewajaran yaitu 2:70. Artinya, 1 perawat harus merawat 70 pasien.
"Disisi lain, rasio tenaga dokter dengan pasien 1:300, yang berarti seorang dokter harus melayani 300 pasien," katanya.
Dalam beberapa terakhir ini, pihaknya mengaku menerima laporan kematian setiap harinya, baik dari tenaga kesehatan maupun pasien. Sementara, bagi para tenaga kesehatan yang bekerja saat ini, mengalami tunggakan insentif yang berlapis-lapis sejak september 2020 - Juni 2021. Negara terus menyisakan tunggakan insentif para nakes dari pusat hingga daerah.
"Sejumlah ketimpangan ini terjadi akibat pengabaian negara terhadap kesehatan publik dan hak-hak tenaga kesehatan," kata Fen.
Oleh karena itu, Jaringan Nakes Indonesia mendesak kepada pemerintah dan menyatakan sikap sebagai berikut:
