"Sebelum diskusikan dengan DPRD Banten, mungkin baiknya masing-masing organisasi mengeluarkan surat pernyataan, banyak masyarakat yang kelaparan dan pengangguran," Jelas Rosadi.
Hal tersebut selaras dengan pandangan dari KH. Enting Abdul Karim yang menyatakan bahwa meski PPKM berjalan namun kebutuhan masyarakat harus dipenuhi.
"Boleh diplomasi dengan Gubernur, DPRD. Tetapi pelaksanaan PPKM kebutuhan masyarakat harus dipenuhi," Tegas Ujar KH. Enting.
Usulan lain yaitu perlunya memaksimalkan peran ulama sampai masyarakat tingkat RT untuk mengawal PPKM ini, sehingga dapat berjalan dengan terkontrol.
"Maksimalkan fungsi RT, Posyandu dan Ulama setempat. Selain itu lakukan vaksinasi door to door untuk maksimalkan target vaksinasi," Kata Ali Juhidi.
Selanjutnya, HMI MPO Cabang Serang yang diwakili oleh Diebaj menyinggung pemerintah yang enggan untuk mengkarantina wilayah atau lockdown dan lebih memilih PPKM untuk selamatkan ekonomi.
"PPKM itu adalah ketidakmauan pemerintah untuk karantina wilayah sesuai dengan UU no 6 tahun 2008. Dalam UU itu yang ada adalah karantina wilayah bukan PPKM. PPKM ini menunjukkan pemerintah mementingkan ekonomi," Ungkap Diebaj.
Baca Juga: 5 Zodiak Ini Terkenal Memiliki Gairah Seksual Tinggi, Ada Pisces Hingga Scorpio!