Network
HALOYOUTH - Dewan Perwakilan Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (DPW Bakomubin) Provinsi Banten mengadakan diskusi lintas Ormas bertajuk 'Ekonomi di Masa PPKM' melalui Zoom Meeting pada 23 Juli 2021.
Diskusi lintas Ormas yang diikuti oleh FSPP kota serang, Bakomubin, PII, SII, Kahmi, HMI MPO dan GPI tersebut berjalan dengan penuh antusias sehingga menghasilkan usulan yang tepat untuk pemerintah.
Hasanudin Sn selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Bakomubin Banten menjelaskan bahwa selama masa perpanjangan PPKM ini banyak masyarakat yang diperlakukan tidak adil.
"Setelah mengamati vidio Prof. Fauzul dan wakil presiden (Ma'ruf Amin), banyak masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Banyak pedagang dibubarkan paksa, seharusnya kan yang dibubarkan itu kerumunannya bukan orang yang berdagang," Ujar Hasanudin dalam rilis yang diterima Haloyouth.com pada 23 Juli 2021.
"Masalah vaksinasi yang menonjol adalah unsur bisnis, bahkan banyak pengamat bilang bahwa itu tidak bisa mematikan virus. Prof. dr. Yuwono juga menyampaikan bahwa jaga jarak adalah untuk orang yang sakit, bukan orang sehat," Sambung Hasanudin.
Hasanudin menyinggung bahwa selama masa PPKM ini, banyak masyarakat kecil yang merasa dirugikan bahkan di denda dengan nominal yang besar dan tidak masuk akal.
"Kita ingin bentuk tim untuk mencek hoax dan usulan dari masyarakat terkait PPKM ini, nanti kita akan diskusi dengan DPRD Banten," Tutup Hasanudin dalam penjelassnnya di awal diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Drs. Rosadi selaku DPW SII (Serikat Islam Indonesia) Banten menyampaikan untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan.
