Network
HALOYOUTH - Menteri PANRB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan kebijakan terbaru.
Setelah presiden Joko Widodo memberlakukan pelonggaran terkait pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN), ibadah di bulan Ramadhan, dan mudik lebaran.
Kebijakan Menteri PANRB cabut pembatasan ASN (Aparatur Sipil Negara) pergi ke luar Negeri yang sebelumnya melarang ASN melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: INFO GEMPA HARI INI: Lebak Diguncang Gempa Bumi Dua Kali, Tidak Berpotensi Tsunami
Larangan tersebut termaktub dalam SE (Surat Edaran) Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.
Selaras dengan Kebijakan Presiden Joko Widodo, Menteri PANRB dalam akun Instagram @Kemenpanrb pada hari Rabu, 30 Maret 2022 mengeluarkan Surat Edaran (SE). Menteri PANRB kembali menetapkan Surat Edaran No. 10/2022 yang berbunyi ASN dapat melakukan perjalanan dinas Luar Negeri dengan syarat:
Selektif dan prioritaskan kegiatan esensial yang tidak bisa diwakilkan saat hendak melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Baca Juga: Kapan Penetapan 1 Ramadhan 2022? Berikut Jadwal Sidang Isbat Awal Bulan Puasa Ramadhan
Memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan mematuhi:
1. Protokol kesehatan luar negeri yang ditetapkan Satgas Covid-19
2. Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional oleh Kemenhub
3. Kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi
4. Kebijakan mengenai pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan oleh Satgas Covid-19
5. Protokol kesehatan yang ketat
Dengan SE ini maka terdapat pelonggaran bagi pegawai ASN untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.
Baca Juga: Pertamax Naik Menjadi Rp12.500, Pejabat Pertamina Sebut Pertimbangkan Kondisi Sosial Masyarakat
Dengan demikian, ditetapkannya kebijakan Menteri PANRB Izinkan ASN Melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dengan persyaratan yang harus dipatuhi diharapkan tetap dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di wilayah Indonesia.***
