"Kecurangan oleh KPU dapat kita lihat ketika PRIMA dinyatakan TMS secara nasional karena Provinsi Papua kekurangan dokumen keanggotaan di 6 Kabupaten/Kota, yang padahal KPUD terkait sebelumnya sudah menyatakan PRIMA di sana Memenuhi Syarat," pungkasnya.
Oleh karena adanya dugaan kecurangan dan manipulasi data yang telah dilakukan KPU tersebut, Rizky meminta agar proses tahapan pemilu dihentikan, dan mendesak KPU agar diaudit, serta membuka seluas-luasnya data partai politik di dalam Sipol kepada rakyat.
"Kita menuntut agar proses Pemilu yang sedang dilaksanakan untuk segera dihentikan sementara waktu, kemudian lakukan audit secara besar-besaran kepada KPU, dan meminta agar KPU transparansi data partai politik kepada rakyat," tutupnya.***