Network
HALOYOUTH- Forum Honorer Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB-NK Banten) bertekad akan terus memperjuangkan nasib 16.786 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar benar-benar diangkat menjadi PPPK.
Perjuangan FPNPB-NK Banten dibuktikan dengan serangkaian aksi baik di daerah maupun nasional untuk mencari keadilan agar mereka mendapatkan hak yang sama menjadi ASN PPPK.
“Total ada 16.786 ini anggota yang ada d Banten,” ujar Ketua FPNPB-NK Banten Taufik Hidayat kepada Haloyouth.com.
Honorer mulai bernafas legal setelah pemerintah memberi kode penghapusan tenaga honorer dibatalkan pada 28 November 2023.
Baca Juga: Indonesia Darurat Kekurangan 1,3 Juta Guru di Tahun 2024, Prof Nunuk: Banyak Guru Pensiun
Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan perhatian bagi honorer yang bekerja di intansi pemerintahan.
Orang nomor 1 di Indonesia itu serius memberikan lampu hijau agar tidak ada pemberhentian massal tenaga honorer.
Bahkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan MenPANRB untuk segera mengatasi permasalahan honorer dan memberikan jalan tengah yang terbaik.
Meski penghapusan honorer dibatalkan, FPNPB-NK Bantenmasih khawatir selama PP Nomor 49 Tahun 2018 belum dicabut.
