Network
Menurut Riben Pemkab Bogor via DLH bisa memaksimalkan postensi komunitas, paguyuban dan organisasi maayarakat untuk mengelola dan mengolah sampahnya.
"Semua sudah ada dalam undang-undang. Namun tidak berjalan di lapangan," buru Riben. "Semua ditumpuk di akhir. Produsen sampah, termasuk kelompok masyarakat, tak merasa ada kewajiban memilah, mana yang bisa diolah dan tak bisa diolah, sehingga banyak TPS-TPS liar bermunculan di Bogor Timur yang padahal ini bisa diselesaikan dengan implementasi UU dan program pengolahan sampah 3R" papar Riben.
Perlu Kolaborasi Maayarakat Aktif Dalam Menangani Persoalan Sampah. Bogor bisa berkaca dari kasus darurat sampah Yogyakarta, Depok dan Bekasi yang belakangan kembali mencuat.
Mardanj Kanta pengamat isu lingkungan di Kabupaten Bogor menilai tak berjalannya UU Nomor 18 Tahun 2008 bukan satu-satunya persoalan.
Dalam kurun waktu 10 tahun kedepan, Kabupaten Bogor bukan tak mungkin akan mengalami hal serupa Yogya dan daerah lain jika tidak diantisipasi sejak dini.
Baca Juga: Tanpa Pemekaran, Masyarakat Bogor Timur Tolak Beri Suara Saat Pilkada 2024 ini Alasannya...
Mardani Kanta dari Komite Rakyat Bogor Timur menilai ada banyk metode yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan antisipasi persoalan sampah dimasa depan.
Namun ia menekankan metode paling mujarab dalam penanganan persoalan sampah adalah dengan melibatkan dan beekolaborasi dengan masyarakat.
"Banyak metode penanganan sampah mulai dari dumping sampai dengan sanitary landfill namun itu hanya obat sementara, obat paling mujarab adalah dengan edukasi dan kolaborasi masyarakat dalam penanganan problem sampah dan pengolahan sampah via metode R3 bisa jadi solusi jangka panjang" ungkap Kanta.
