HALOYOUTH - Akhirnya DPR RI mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jadi UU sebagai inisiatif DPR pada 12 April 2022, pengesahan itu dibuat saat rapat paripurna hari ini.
Rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Abdul Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.
Usai disahkannya RUU TPKS menjadi UU maka harapan para perempuan untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang memadai, hal ini juga kemudian memenuhi harapan korban/penyintas kekerasan seksual untuk medapatkan kepastian keadilan yang lebih terjamin.
Baca Juga: Darurat Kekerasan Seksual, Anggota DPR: RUU TPKS Menjadi Penting untuk Segera Disahkan
Ditambah dengan disahkannya RUU TPKS menjadi UU maka kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual dapat tercapai. RUU TPKS yang kemudian disahkan DPR menjadi UU ini merupakan alat hukum untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.
UU TPKAS sendiri pada akhirnya memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.
Melansir pernyataan Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Roos Diana Iskandar, dari https://www.kemenkopmk.go.id/ ia menyatakan bahwa permasalahan kekerasan seksual masalah penting pembangunan manusia di Indonesia.
Baca Juga: Soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Jin Ha Akui Salah dan Sudah Hapus Blog
Ia menilai pentingnya TPKS disahkan sebagai UU, Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku.
Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan di masa pandemi Covid-19, terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, RUU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.
Baca Juga: Manfaat Daun Kemangi Bisa Bantu Tingkatkan Gairah Seksual Pria, Berikut Penjelasanya!
Berikut jenis-jenis tindakan kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana lewat UU TPKS
Pelecehan seksual berbasis elektronik masuk sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 1 RUU TPKS.
Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, "Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; dan pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan pelecehan seksual berbasis elektronik".
Namun dalam Pasal 4 ayat 2 RUU TPKS, ditetapkan sejumlah kekerasan lainnya juga masuk dalam kategori kekerasan seksual, yakni: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan antara anak; perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; dan pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
Baca Juga: Film Dear Nathan: Thank You Salma Angkat Isu Pelecehan Seksual, Catat Jadwal Tayangnya!
Pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
Terakhir adalah tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal ini sengaja dibuat agar bisa menjembatani demi kebutuhan dari segi hukum agar tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk mengabaikan proses kasus ketika terjadi kekurangan bukti.***