HALOYOUTH - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menjadi buah bibir publik karena dirasa tidak serius menjalakan pekerjaannya di masa pandemi ini.
Dilansir Haloyouth dari Pikiran Rakyat Depok dalam “Muhammadiyah-NU Pamit dari Kemendikbud, DPR: Tidak Pahami Sejarah, Copot Nadiem Makarim dari Menteri,” Nadiem Makarim dianggap tidak profesional dalam memimpin Kementerian yang dipimpinnya, terutama dalam penerapan pendidikan daring. Hal tersebut tidak sebanding dengan infrastruktur internet di Tanah Air yang belum merata.
Anggota DPR, Saleh Partaonan Daulay memberi kritikan pedas dengan meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Baca Juga: Sempat Terkena Serangan Jantung, Robert Ungkap Kapan Kembali Melatih Persib
Saleh menilai tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud, ia merasa Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.
“Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan," kata Saleh Partaonan Daulay.
"Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini,” sambung Saleh seperti dilansir dari situs resmi DPR, Jumat, 24 Juli 2020.
Saleh juga mengungkapkan, jika sampai sekarang tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki oleh Mas Menteri. Pasalnya, latar belakang pendidikan yang dimiliki Nadiem adalah sarjana Hubungan Internasional dan masternya adalah MBA.
Baca Juga: Jawa Barat Perketat Pengawasan Cegah Kasus Impor COVID-19
Sebelum dirinya menjadi menteri, Nadiem Makarim adalah CEO startup di bidang transportasi.
“Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," jelas Saleh.
Saleh menilai, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem Makarim justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
Baca Juga: TikTok Siap Kucurkan Dana Untuk Para Pembuat Konten
“Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," katanya.
Menurut Saleh, kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.
“Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," kata Saleh.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP,” katanya.
Baca Juga: Taylor Swift Beri Kejutan Akan Segera Merilis Karya Terbarunya
Dirinya menuturkan bahwa ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut.***(Puji Fauziah/Pikiran Rakyat Depok)