Network
"Informasi ini jg akan kita jadikan masukan untuk evaluasi saat rapat dengan dinas PUPR, Ada RDP terkait pengawasan pelaksanaan di dinas PUPR.. Kita komisi 3 selalu memberi masukan untuk lebih baik kedepan nya..Terkait harga satuan dan pelaksanaan pembangunan nya" papar politisi PPP tersebut saat dihubungi via pesan singkat.
Sementara itu kadiv advokasi dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) turut mengomentari dugaan temuan tindak pidana UPT PUPR Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Tanpa Pemekaran, Masyarakat Bogor Timur Tolak Beri Suara Saat Pilkada 2024 ini Alasannya...
Menurut Chatiko Irawan dengan melihat data dan fakta dilapangan, dugaan temuan pungli dan Korupsi di tubuh UPT PUPR Kabupaten Bogor ini dilakukan secara teratruktur sistematis dan masiv.
"kalo dilihat dari data dan fakta lapangannya saya duga ini dilakukan dengan teratruktur, sistematis dan masiv (TSM), bagaimana tidak, ada 400 KTP ilegal yg digunakan untuk pencairan upah buruh dan mandor, kwitansi pembelian BBM fiktif dengan memalsukan tanda tangan dan stempel pom bensin, hingga pungli potongan upah buruh harian tidak terampil, ini ga mungkin dilakukan sama satu orang, ini saya duga pasti komplotan" papar Chatiko via sambungan telepon.
Lebih lanjut Chatiko mengungkapkan, jika pihaknya bakal concern terhadap isu ini dan jika datanya sudah lengkap bakal membawa kasus ini ke kejaksaan.
"kita lihat dulu sampai data terkumpul begitu lengkap kami berencana bakal memproses laporan ini di Kejaksaan Agung" tambah Chatiko.
Baca Juga: Jadwal Film di Bioskop Bandung Selasa 18 Juni 2024, Nonton Yuk!
KRONOLOGI KASUS
Narsum berinisial APR, VF, dan PG, 3 dari banyak pihak yang datanya diduga digunakan secara ilegal untuk mengeruk anggaran Pemda Kabupaten Bogor via UPT PUPR Ciawi, Cibinong dan Ciampea saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa selama lebih dari setahun data mereka digunakan untuk keperluan UPT Jalan dan Jebatan PUPR Kabupaten Bogor.
