Network
HALOYOUTH.COM - Usulan Kementrian Perindustrian (Kemenperin) soal pajak mobil baru nol persen sempat membuat industri otomotif heboh.
Hal tersebut karena pembeli mobil baru menahan dana sambil menunggu realisasi pajak nol persen. Sehingga angka penjualan mobil baru merosot.
Sedangkan pasar mobil bekas terjun bebas karena calon pembeli mobkas juga menunggu keputusan ini.
Baca Juga: Akhir Kisah Pembunuh Bocah Bernama Rangga Setelah Tega Beri 10 Kali Bacokan, Begini Faktanya
Bila pajak mobil baru nol persen berlaku, maka harga mobil bekaspun pasti jatuh.
Namun wacana pajak nol persen mobil baru tersebut akhirnya terjawab.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak keras wacana pajak mobil baru nol persen tersebut.
"Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kementerian Perindustrian," jelas Sri Mulyani saat Konferensi Pers yang disiarkan langsung lewat Youtube Kementerian Keuangan, Senin 19 Oktober 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pajak mobil baru nol persen ini dilontarkan oleh Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian.
Baca Juga: Semudah Ini, 7 Trik Sederhana Membasmi Kutu Rambut Hanya Gunakan Pengering Rambut hingga Mayones
Dalam keterangannya, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif berupa pembebasan pajak untuk pembelian mobil baru.
Rencana itu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani menolak usulan ini karena menurutnya sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada semua sektor industri.
Termasuk di dalamnya industri yang terdampak wabah COVID-19.
Kemenkeu akan mengevaluasi keseluruhan insentif yang sudah digelomtorkan ke semua sektor tersebut.
Dengan begitu, insentif yang diberikan memang bermanfaat untuk ketahanan semua industri dalam melewati kondisi sulit saat ini.
Baca Juga: Nyesel Baru Tahu, Ini 5 Cara Menghilangkan Bau pada Baju Tanpa Dicuci yang Jarang Orang Tahu
"Kita akan mencoba memberikan dukungan-dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan melalui insentif-insentif yang kita sudah berikan."
"Setiap insentif yang kita berikan kita akan melakukan evaluasi yang sangat lekat, sehingga jangan sampai kita memberikan insentif di satu sisi yang kemudian memberikan dampak negatif kepasda kegiatan ekonomi yang lain," tegas Sri Mulyani. ***
