HALOYOUTH- Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah mengungkapkan, perkembangan terbaru nasib honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Banten.
Politisi Demokrat itu menyebut, total tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mencapai 16.673 orang, namun yang terdata di BKN hanya 10 ribu.
“Sisanya 6 ribu yang tidak terinject ini nasibnya enggak jelas, honorer ini terdiri dari sopir, satpam, pamdal dan cleaning service,” ujar Jazuli disela-sela diskusi Pojok Aspirasi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu 29 November 2023.
Disampaikan Jazuli, berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, bahwa pemerintah resmi menghapus tenaga honorer paling lambat Desember 2024.
Regulasi itu memicu perdebatan panjang dari para honorer. Mengingat, honorer cemas dicoret sebagai pegawai sebelum ada pengangkatan ASN.
Lebih lanjut, Jazuli berujar, saat ini terdapat 9 ribu lebih honorer bertugas sebagai guru di SMA, SMK, dan SKH di Provinsi Banten. Sementara, sisanya merupakan tenaga fungsional dan teknis.
Sebab itu, Jazuli terus memperjuangkan nasib honorer di Banten agar masuk dalam data base pemerintah. Sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi.
“ Tahun 2024 yang tidak terinjek itu masih dianggarkan, saya sasar satu persatu ke OPD, karena khawatir tidak dianggarkan,” katanya.
Honorer yang terdata di data bae memiliki kesempatan diangkat menjadi ASN, sesuai aturan Pasal 131 UU ASN.
“Jika dilihat dari jumlah honorer mungkin tidak diangkat semua sekaligus. Tapi kita lihat dulu di pengabdian, waktu dan usia,” tandasnya.***