Network
HALOYOUTH- rencana pemerintah menaikan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako terus mendapat penolakan.
Diketahui, Tarif pajak produk sembako tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan rakyat justru banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.
Baca Juga: Tagar 'Mahasiswa Mati Suri' Ramaikan Revisi Undang-undang KUP Tentang Tarif PPN Sembako dan Sekolah
Baru-Baru ini Kemenkeu RI dikabarkan telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako termasuk opsi pengenaan tarif 1 persen.
Jika rencana ini diimplementasikan maka dipastikan ada 12 bahan pokok yang bakal kenal pajak antara lain, beras, gabah, daging, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, garam, susu, buah-buahan, hingga sayur-sayuran.
Merespons hal itu, politisi PKS Mardani Ali Sera menegaskan rezmi Joko Widodo lebih baik mencabut rencana pengenaan pajak sembako karena sama saja melukai hati rakyat kecil.
Baca Juga: PRIMA Kecam Rencana Pemerintah Terkait Pajak Sembako dan Pendidikan
Menurut Mardani, disutasi sulit ekonomi saat ini jangan sampai rakyat jadi korban kebijakan pemerintah.
"Ditengah ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat Covid-19, PHK dimana-mana, pengangguran, kemiskinan, daya beli masyarakat rendah, sembako yang sangat dibutuhkan masyarakat, malah dikenakan pajak. Dimana hati pemerintah," sebut Mardani seperti dukutip Haloyouth.pikiran.rakyat.com dari akun instagram @mardanialisera pada Sabtu, 12 Juni 2021.
Mardani mengklaim fraksi PKS DPR RI telah sepakat dengan bulat menolak Rencana PPN Sembako sebagai bentuk pengabdian demi memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia.
"Di DPR Fraksi PKS DPR RI jelas menolak," tukasnya.
Usai postingan itu, beragam komentar dari warganet turun meramaikan kolom komentar Mardani Ali Sera.
"Harus ada satu gerakan yang sistematis untuk menghentikan ini semua, semoga para pemangku kebijakan cepat rersadarkan bahwa mereka hanya sebatas pelayan rakyat," tulis @rafdimuhammadar
"Rakyat semakin menjerit zaman apakah ini, kaya jaman penjajahan kata orang tua, voc jaman now," tulis @mami.a.hera.
"Kok segala sembako yang buat nyambung hidup dipajak, lama-lama buang air, berak dipajakin juga,"sindir @sriindahnst.
Baca Juga: Presiden Jokowi Setujui Revisi Terbatas, Mahfud MD Beberkan Ada 4 Pasal UU ITE yang akan Direvisi
"Semakin diperlihatkan pemimpin tidak mampu membawa rakyatnya sejahtera malah dibuat semakin menderita dengan kebijakan rezim pemerintah sekarang," kata @jua_teaa.***
