Network
HALOYOUTH - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, mengenakan pajak pada jasa pendidikan dan opsi mengenakan pajak untuk sembako.
"Di tengah masyarakat yang sedang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan, Pemerintah justru mengampuni orang-orang kaya dengan Tax Amnesty tapi memajaki rakyat kecil. Ini sangat tidak adil," ujar Juru Bicara DPP PRIMA Farhan Abdillah Dalimunthe dalam keterangan rilisnya, Jumaat, 11 Juni 2021.
Menurut Farhan, rencana ini akan semakin membuat sistem perpajakan tidak adil. Rakyat biasa, kaum 99 persen, akan semakin tertekan daya belinya. Ini karena sebagian besar pendapatan masyarakat biasa adalah untuk membeli sembako.
Baca Juga: Link Live Streaming Italia vs Turki Laga Perdana Euro 2020 Malam ini Kickoff 02.00 WIB
Sementara itu, orang-orang kaya terus menerus dimanja. Selain dengan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan rumah mewah, penghapusan pajak kapal mewah, kaum 1 persen ini akan mendapatkan pengampunan pajak (Tax Amnesty) Jilid II. "Ekonomi sedang berat, jangan bebankan ke rakyat kecil!," ungkapnya.
"Melemahnya daya beli masyarakat juga akan membuat ekonomi sulit bertumbuh. Jangankan buat pajak, untuk makan sehari-hari saja rakyat sedang susah. Di tengah pandemi ini PHK massal banyak terjadi, pedagang banyak yang merugi dan gulung tikar. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN dan penerapan pajak sembako," sambung Farhan.
Farhan menyampaikan bahwa partainya mendesak pemerintah untuk mengubah skema perpajakan agar lebih berkeadilan dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini.
Baca Juga: Genshin Impact: Ukuran File, Rekomendasi Spesifikasi Perangkat, dan Link Download Gamenya
"Kalau pemerintah ingin menstimulus ekonomi, maka yang seharusnya dilakukan adalah menaikkan pajak yang lebih besar untuk orang-orang kaya dan memberikan pengampunan pajak untuk rakyat kecil,"ucap Farhan.
