Network
HALOYOUTH - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang unjuk rasa di gedung DPUPR, Bupati, dan DPRD Pandeglang.
Mahasiswa pempersoalkan pembangunan di Kabupaten Pandeglang yang dinilai lemah pengawasan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pembangunan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Sadin Maulana mengatakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak maksimal melakukan tugas di bidang pengawasan.
"Pemerintah Kabupaten Pandeglang bobrok dan tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam bidang pengawasan," katanya kepada Haloyouth.com pada Kamis 16 Juni 2022.
Sadin melanjutkan, hal itu tercermin dari hasil temuan BPK terhadap pelaksana di beberapa pekerjaan seperti pekerjaan gedung dan bangunan besar dan juga kata dia, jalan banyak yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi.
Baca Juga: Resah Tanah Longsor Ancam Rumah, Warga di Pandeglang: Tolong Kapan Ini Ditangani?
"Dari hasil temuan BPK bahwa ada 5 paket pengerjaan gedung di lingkugan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) dan 11 paket pengerjaan jalan, irigasi, jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan pembangunan hunian tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sesuai mutu, kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang berakibat merugikan Keuangan Daerah," terangnya.
"Dari banyaknya pembangunan di lingkungan Kabupaten pandeglang banyak pekerjaan yang tidak sesuai mutu dan spesifikasi kontrak, itu mencerminkan kegagalan Irna-Tanto dalam memaksimalkan kualitas pembangunan di Pandeglang," sambung Sadin.
Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, Muhammad Abdullah mengungkapkan ke khawatiran terkait kinerja DPUPR, DINDIKBUD dan BPBD.
"Berakibat patal pada kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan meminta DPRD Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap eksekutif," ungkapnya.
Karena menurut dia, eksekutif membutuhkan Balancing Partner (Mitra Penyeimbang) sebagai Watch Dog (Pengawas) dalam merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
"Kami sangat membutuhkan peran DPRD dalam melakukan pengawasan demi kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang karena program pembangunan sangat syarat akan kepentingan sekelompok orang dan terindikasi korupsi dan adanya keterlibatan mafia proyek," tegasnya.
"Kami sangat khawatir dengan kinerja bobrok DPUPR dalam melakukan pengawasan apalagi di periode kali ini Irna-Tanto memiliki program strategis JAKAMANTUL yang sudah banyak di persoalkan karena banyak temuan dilapangan seperti halnya pembangunan Jalan marapat-Camara dan jalan Cikadu Pasirnangka ketika pengerjaan pembangunan kami duga tidak sesuai sepesifikasi dan bakal berakibat terhadap mutu," papar Muhammad Abdullah.
Pihaknya juga mendesak agar segera evaluasi dan sanksi PPK, PPTK dan Kepala dinas PUPR yang dinilai gagal melakukan pengawasan.
"Dan blaak list perusahaan nakal agar tidak ada mafia proyek dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan agar segera memproses pengembalian uang ke Kas Daerah dan tidak ada praktik korupsi meski hanya satu ruiahpun," tandasnya.***
