Network
HALOYOUTH - Ribuan massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar mendengarkan suara rakyat bukan suara partai.
Hal ini juga dilakukan BEM SI agar Presiden Relublik Indonesia (RI), Joko Widodo dapat segera menjawab tuntutan yang telah diberikan sebelumnya, yakni 18 tuntutan dari 6 tuntutan yang dibawa BEM SI saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu.
Seperti dilansir Haloyouth dari akun instagram bem_si yang membeberkan 4 tuntutan Demo 11 April 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 11 April 2022.
Baca Juga: Amankan Situasi Demo 11 April, Personil Kepolisian Kerahkan 6.000 Personil di Kawasan Gedung DPR RI
Posting seruan aksi nasional BEM SI menarik perhatian netizen hingga mendapatkan 40.116 ribu like di instagram dan 3.645 komentar netizen. Berikut 4 tuntutan Seruan Aksi Nasional BEM SI 11 April 2022.
4 tuntutan Aksi Nasional BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Geruduk Rumah Rakyat:
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah sejak 28 Maret - 11 April 2022
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden Republik Indonesia yang sampai saat ini belum terjawab.
Baca Juga: Jelang Demo 11 April, Hastag 'Saya Bersama Jokowi' Tranding di Twitter
Berikut 18 jumlah tuntutan BEM SI, 6 tuntutan berlangsung saat aksi BEM SI tanggal 28 Maret 2022, dan 21 Oktober 2021 yakni:
1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, karena sangat mengkhianati konstitusi
2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dangan pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek-aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi dan kebencanaan
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
8. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga: Cuti Bersama dan Libur Lebaran 2022, Presiden Jokowi Umumkan Tanggalnya!
9. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
10. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
10. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
11. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
12. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Bandingkan Mudik dengan Penonton MotoGP Mandalika
13. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
14. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
15. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
16. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.
17. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
18. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.***
