Network
HALOYOUTH - Dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 28 April 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk dalam hal dukungan anggaran.
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi dikutip Haloyouth dari AntaraNews pada hari Jumat 28 April 2022.
Turut hadir dalam pembukaan acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.
Baca Juga: Didaulat Jadi Pembawa Bendera Pada Ajang Sea Games Vietnam, Emilia Nova Mengaku Bangga
Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.
Jokowi juga mengakui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 ini, Indonesia tengah menghadapi situasi yang tidak mudah, menurutnya Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi dan politik global yang sedang bergejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," kata Presiden.
Terlebih saat ini, menurutnya dunia tengah dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan yang membuat inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan.
Baca Juga: Bupati Bogor Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap
Melihat hal tersebut presiden Jokowi telah meminta para menterinya, kepala lembaga dan kepala daerah untuk waspada, mengkalkulasi dan mampu menghitung secara detail langkah antisipasinya.
"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus punya 'sense of crisis', jangan seperti biasanya, jangan 'business as usual', 'sense of crisis' harus ada pada diri kita semua sehingga kita harus ada perencanaan yang baik," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk tahun 2023, pemerintah akan memulai kembali ketentuan defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).
"Karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," kata Presiden.
Disamping itu, presiden juga mengingatkan agar agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus tetap berjalan
"Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan, dan 'upskilling', 'reskilling' tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," kata Jokowi.***
