Network
HALOYOUTH - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli mengungkap bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terakhir yang diharapkan jadi oposisi pemerintahan Prabowo - Gibran.
Ia berpendapat bahwa keberadaan oposisi di DPR masih sangat penting untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Tanpa oposisi, kebijakan yang diambil berpotensi merugikan masyarakat, mirip dengan masa Orde Baru.
"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," katanya, dalam kegiatan webinar bertajuk 'Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' yang dipantau dari Jakarta, Senin, 29 April 2024
Baca Juga: Langsung Kirim Ke Kamp Militer, ini Fakta Mengejutkan Usai Indonesia Hancurkan Korsel di Piala AFC 2024
Menurutnya, Presiden Terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto, berniat untuk memperluas dukungan ke seluruh partai politik di luar koalisi pendukungnya, termasuk Partai NasDem, PKB, PPP, dan PKS.
Namun belakangan, Prabowo hanya berkomunikasi langsung dengan NasDem dan PKB. Meskipun demikian, dia percaya bahwa PPP dan PKS juga berkeinginan untuk bergabung dalam koalisi Prabowo.
"Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," kata dia.
Dia juga menyatakan ada anggapan bahwa anggota DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasan meskipun partai mereka berkoalisi dengan pemerintah. Namun, menurutnya, tingkat pengawasan tersebut tidak akan seketat jika partai-partai anggota DPR tersebut menjadi bagian dari oposisi.
Untuk menjaga demokrasi tetap kuat, dia berpendapat, penting bagi para tokoh politik dan pimpinan partai untuk berkomitmen pada sistem demokrasi di Indonesia, tanpa ada keinginan kembali ke rezim otoriter seperti di masa lampau.
Dia menyatakan, saat ini ada desakan untuk kembali ke UUD 1945 tanpa amendemen. Dia mengkritik bahwa UUD tersebut cenderung mendukung pemerintahan otoriter, baik di masa Orde Baru maupun masa Demokrasi Terpimpin.
"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," kata dia.
