HALOYOUTH- DPR RI Komisi I mendukung anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tahun 2023, saat rapat kerja komisi I DPR RI dengan Kemhan dan TNI di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta 26 September 2022.
Rapat ini, dihadiri oleh Kemhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A Gustaf Brugman.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2023, karena kondisi geopolitik global saat ini membutuhkan modernisasi. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp130 triliun untuk tahun depan masih kurang, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran Kemhan/TNI terkait kondisi geopolitik global saat ini. Penambahan anggaran tersebut harus jadi perhatian Pemerintah karena alutsista perlu modernisasi dan belanja," kata Yan Mandenas usai raker, dikutip dari Antara, Senin 26 September 2022.
Baca Juga: Sinopsis Merah Putih Memanggil, Kisah Perjuangan TNI Selamatkan Warga dari Aksi Terorisme
Anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp130 triliun dibagi ke lima lembaga yang ada di kementerian pertahanan yaitu Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Menurut Yan Mandenas, prajurit TNI di daerah belum didukung dengan alutsista yang memadai, sehingga perlu perhatian dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga, maka penguatan alutsista sangat dibutuhkan.
Raker tersebut digelar untuk menyelesaikan pembahasan anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2023 yang harus disetujui Komisi I DPR lalu dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Baca Juga: Siapa Pelaku Utama G30S PKI? Presiden Soekarno hingga TNI AD Dituding Dalang Utamanya?
Selain itu, Yan Mandenas menilai pemerintah wajib memenuhi faktor kesejahteraan prajurit agar tidak terjadi lagi kasus jual beli senjata yang pernah dilakukan oknum TNI di Papua.
Oleh karena itu, selain dukungan penguatan alutsista dan pertahanan negara dalam rangka membangun pertahanan Indonesia yang ideal, pemenuhan kesejahteraan prajurit pun harus menjadi perhatian pemerintah.***