Network
"Berakibat patal pada kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan meminta DPRD Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap eksekutif," ungkapnya.
Karena menurut dia, eksekutif membutuhkan Balancing Partner (Mitra Penyeimbang) sebagai Watch Dog (Pengawas) dalam merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
"Kami sangat membutuhkan peran DPRD dalam melakukan pengawasan demi kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang karena program pembangunan sangat syarat akan kepentingan sekelompok orang dan terindikasi korupsi dan adanya keterlibatan mafia proyek," tegasnya.
"Kami sangat khawatir dengan kinerja bobrok DPUPR dalam melakukan pengawasan apalagi di periode kali ini Irna-Tanto memiliki program strategis JAKAMANTUL yang sudah banyak di persoalkan karena banyak temuan dilapangan seperti halnya pembangunan Jalan marapat-Camara dan jalan Cikadu Pasirnangka ketika pengerjaan pembangunan kami duga tidak sesuai sepesifikasi dan bakal berakibat terhadap mutu," papar Muhammad Abdullah.
Pihaknya juga mendesak agar segera evaluasi dan sanksi PPK, PPTK dan Kepala dinas PUPR yang dinilai gagal melakukan pengawasan.
"Dan blaak list perusahaan nakal agar tidak ada mafia proyek dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan agar segera memproses pengembalian uang ke Kas Daerah dan tidak ada praktik korupsi meski hanya satu ruiahpun," tandasnya.***
