Network
HALOYOUTH - Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS) Damar Husada Paripurna perlu melakukan evaluasi terhadap hasil akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang karena tak mampu membayar insentif Covid-19 kepada 302 Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terdiri dari dokter, perawat, petugas administrasi dan tenaga kesehatan lainnya.
Hal itu diungkapkan aktifis kota serang Samsul Bahri kepada awak media pada Selasa, 5 September 2023.
"Bagaimana mungkin RSDP Kabupaten Serang ini bisa meraih penilaian akreditasi paripurna tahun pada tahun 2022, 2016, dan 2019 sementara sebanyak 302 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, petugas administrasi dan tenaga kesehatan lainnya yang belum dibayarkan honor penanganan Covid-2019," ujar Samsul
Samsul menyebut hal ini merupakan ketidakmampuan direktur RSDP, ia juga meminta RSDP dikembalikan kepada pemkab.
"Jadi sudah sepatutnya LARS Damar Husada Paripurna mengevaluasi kembali hasil putusan terkait hasil akreditasi jadikan saja tipe D, karena jelas Akuntabilitas RSDP atas Penanganan Covid-19 terkait Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Covid-19 yang diragukan. dan saya kira sudah sepatutnyalah direktur RSDP mundur saja jika tidak mampu, tidak usah berdalih defisit anggaran atau apalah, sekurang kurangnya RSDP dapat dikembalikan pada Kabupaten tidak usah diBLUDkan," tegas Samsul Bahri
Lebih lanjut Samsul Bahri juga menyoal pembayaran parkir yang dipotong secara otomatis atau terdebet dari rekening nakes yang bekerja di RSDP untuk motor Rp50 ribu dan untuk mobil Rp100 ribu selama satu bulan.
"Terkait Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07/Menkes/1879/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang menangani Covid-2019 Jika APBD Kabupaten Serang defisit, segeralah tanggulangi menggunakan Anggaran BLUD RSDP, toh di RSDP parkir Nakes saja ditarif bahkan dipotong secara otomatis, istilahnya bayar parkir di rumah sendiri," sambungnya.
Samsul juga memberikan beberapa saran agar keberlanjutan RSDP kembali menjadi Rumah Sakit yang sesuai standar akreditasi paripurna dengan manajemen yang akuntabel.
