Network
HALOYOUTH - Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga aktivis GUSDURian Alisa Wahid, ikut bersuara atas konflik dan bentrok aparat dengan warga desa Wadas.
Sebagai aktivis dan penggiat HAM, Alisa Wahid atas nama Jaringan GUSDURian meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kapolda Jateng uuntuk membebaskan warga desa wadas yang ditahan.
Via media sosial twitter Alisa juga meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran guna menghindari benturan aparat keamanan dan masyarakat.
"Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara", Cuit Alisa Wahid mengomentari aksi
aparat keamanan yang menangkapi puluhan warga desa Wadas pada 8 Februari 2020.
Alisa Wahid juga menyayangkan pebndekatan yang dilakukan negara terhadap warga desa Wadas yang terkesan militeristis.
Padahal menurutnya jika ada ruang dialog dan musyawarah untuk kepentingan yang lebih besar tetap harus ada titik temu yang setara, karena bagaimanapun juga rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak atas tanah airnya.
Alisa juga menegaskan bahwa kepentingan masyarakat yang terdampak lansung dari kebijakan negara tidak boleh dikorbankan.
"Padahal, kalaupun utk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, shg proses "nembung" harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya : kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya", Lanjut Alisa mengkritik pendekatan pemerintah di Desa Wadas.
Alisa Wahid juga menyayangkan pola peningkatan ekonomi yang terus membuat rakyat kecil menjadi korban atas nama pembangunan, ia juga berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak terus terulang dimasa depan.
