SERANG, HALOYOUTH.COM - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari berbagai elemen organisasi tergabung dalam gerakan mahasiswa 4 Oktober, menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati HUT 21 Tahun Provinsi Banten
Demonstrasi mahasiswa dipusatkan di depan pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin 4 Oktober 2021.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan di Pemerintahan Provinsi Banten, dari pemberantasan korupsi, pendidikan, kesehatan hingga pengangguran di era kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy.
Baca Juga: Forum Pondok Pesantren di Kota Serang Bangun Kerjasama dengan Bank Banten dan Gaido Grup
Pantauan di Lapangan, aksi mahasiswa sempat bentrok dengan aparat kepolisian hingga beberapa masa aksi di gelandang polisi.
Kejadian itu bermula saat mahasiswa hendak melakukan aksi bakar ban, namun langsung mendapat halauan dari aparat kepolisian.
Salah satu mahasiswa sekaligus aktivis Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Serang, Halabi mengatakan persoalan kemiskinan, pengangguran hingga kasus korupsi yang terjadi belakangan ini bukti kegagalan WH-Andika dalam memimpin Banten.
"Pada tahun 2021 Kejati Banten menangangi kasus korupsi baik dari kasus masker, dana hibah pondok pesantren, pengadaan lahan untuk UPT samsat malingping dan yang terbaru ditetapkannya mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten atas korupsi feasibility study (FS) untuk sekolah baru," Cetus Halabi
Selain itu, Halabi juga turut menyoroti dugaan kasus korupsi di DPRD Kota Serang, Halabi menyebut dugaan tersebut patut segera diatasi agar tidak menambah daftar panjang kasus-kasus korupsi di Banten
"Sementara yang paling terbaru adalah laporan yang dilayangkan kawan-kawan Laskar Anti Koruspi atas dugaan korupsi pemangkasan gaji pegawai sekretariat DPRD Kota Serang," katanya
Baca Juga: Hari Batik Nasional, Intip Aksi Duta Besar Jepang untuk Indonesia yang Selalu Kenakan Batik
"Rentetan kasus Korupsi menandakan Banten tidak baik-baik saja, korupsi kini merajalela di tanah jawara,"
Selain itu, kata Halabi problem lingkungan terutama pembangunan proyek panas bumi PLTPB di Padarincang belum diperhatikan Gubernur.
Padahal, dampak PLTPB sudah jelas memberikan kerguian besar terhadap masyarakat.
"Di sana mata pencaharian masyarakat sektor pertanian, sejak muncul proyek panas bumi lahan petani tergerus, pencemaran lingkungan kian mengkhawatirkan," tambah Halabi.
Baca Juga: Diduga Pangkas Honor OB dan Pamdal, Oknum Pimpinan DPRD Kota Serang Dilaporkan ke Polda Banten
Sementara, Jodi salah satu aktivis KMS30 Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menambahkan Reformasi birokrasi di Provinsi Banten tidak berjalan dengan benar.
"21 Banten berdiri, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy gagal dalam menerapkan Reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten," Katanya.
Jodi menegaskan, WH-Andika untuk mewujudkan Good dan Clean Government hanya sebatas angan-angan semata.
Dalam aksinya mahasiswa mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk mendatangi MOU perjanjian yang diajukan oleh mahasiswa serta memberikan tuntutan kepada Gubernur dan wakil gubernur.
Berikut tuntutan mahasiswa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
1. Bentuk dan laksanakan fungsi PATBM di Provinsi Banten
2. Wujudkan reforma agraria sejati dan tuntaskan konflik lahan di Banten
3. Optimalkan kerja-kerja yang telah disepakati secara konsisten
4. Ciptakan reformasi birokrasi yang melahirkan good and government di Provinsi Banten
5. Usut Tuntas kasus korupsi di Banten
6. Berikan upah yg layak dan hentikan PHK paksa pada buruh di Prov. Banten juga jamin
lapangan pekerjaan bagi masyarakat banten
7. Hentikan refrekifitas intimidasi, kriminalisasi, dan teror gerakan rakyat banten.
8. Terapkan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi di Banten
9. Wujudkan Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada kepentingan
rakyat.
Hingga demonstran meninggalkan lokasi, Gubernur Banten tak terlihat mendatangi Masa Aksi.***