"Sementara yang paling terbaru adalah laporan yang dilayangkan kawan-kawan Laskar Anti Koruspi atas dugaan korupsi pemangkasan gaji pegawai sekretariat DPRD Kota Serang," katanya
Baca Juga: Hari Batik Nasional, Intip Aksi Duta Besar Jepang untuk Indonesia yang Selalu Kenakan Batik
"Rentetan kasus Korupsi menandakan Banten tidak baik-baik saja, korupsi kini merajalela di tanah jawara,"
Selain itu, kata Halabi problem lingkungan terutama pembangunan proyek panas bumi PLTPB di Padarincang belum diperhatikan Gubernur.
Padahal, dampak PLTPB sudah jelas memberikan kerguian besar terhadap masyarakat.
"Di sana mata pencaharian masyarakat sektor pertanian, sejak muncul proyek panas bumi lahan petani tergerus, pencemaran lingkungan kian mengkhawatirkan," tambah Halabi.
Baca Juga: Diduga Pangkas Honor OB dan Pamdal, Oknum Pimpinan DPRD Kota Serang Dilaporkan ke Polda Banten
Sementara, Jodi salah satu aktivis KMS30 Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menambahkan Reformasi birokrasi di Provinsi Banten tidak berjalan dengan benar.
"21 Banten berdiri, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy gagal dalam menerapkan Reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten," Katanya.