Network
HALOYOUTH - Terkait dengan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi pembangunan itu.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu 26 Januari 2022.
"Kami juga ingin sampaikan, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli Bahuri dikutip Haloyouth dari PMJNews pad Hari Rabu 26 Januari 2022.
KpkBaca Juga: Sepanjang Tahun 2021, KPK Selamatkan Uang Negara Senila Rp416,9 Miliar, Apa Sajakah Rinciannya?
Sedangkan mengenai bentuk pengawasanya seperti apa, ia mengatakan bahwa KPK akan terlibat sejak awal untuk melakukan upaya-upaya tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi dalam proses pembangunan ibu kota negara itu.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," kata Firli Bahuri.
Seperti di ketahui sebelumnya, Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah secara resmi menyepakati RUU IKN menjadi UU Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Resmi Disahkan, Media Asing Soroti Jakarta Sebagai Kota yang Tenggelam
Pengesahan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI, yang dilaksanakan pada hari Selasa 18 Januari 2022 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Pansus RUU IKN tersebut.
