Hati-hati Jenis Kekerasan Seksual ini Bisa Dijerat Pasal UU TPKS (Undang-undang Kekerasan Seksual), Catat!

- 12 April 2022, 14:35 WIB
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. RUU TPKS disetujui menjadi UU TPKS.
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. RUU TPKS disetujui menjadi UU TPKS. /Antara/Akbar Nugroho Gumay/

HALOYOUTH - Akhirnya DPR RI mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jadi UU sebagai inisiatif DPR pada 12 April 2022, pengesahan itu dibuat saat rapat paripurna hari ini.

Rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Abdul Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.

Usai disahkannya RUU TPKS menjadi UU maka harapan para perempuan untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang memadai, hal ini juga kemudian memenuhi harapan korban/penyintas kekerasan seksual untuk medapatkan kepastian keadilan yang lebih terjamin.

Baca Juga: Darurat Kekerasan Seksual, Anggota DPR: RUU TPKS Menjadi Penting untuk Segera Disahkan

Ditambah dengan disahkannya RUU TPKS menjadi UU maka kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual dapat tercapai. RUU TPKS yang kemudian disahkan DPR menjadi UU ini merupakan alat hukum untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

UU TPKAS sendiri pada akhirnya memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.

Melansir pernyataan Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Roos Diana Iskandar, dari https://www.kemenkopmk.go.id/ ia menyatakan bahwa permasalahan kekerasan seksual masalah penting pembangunan manusia di Indonesia.

Baca Juga: Soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Jin Ha Akui Salah dan Sudah Hapus Blog

Ia menilai pentingnya TPKS disahkan sebagai UU, Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku.

Halaman:

Editor: Nahrul Muhilmi

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x