Network
HALOYOUTH - Ribuan mahasiswa kembali gelar aksi untuk mengkritiki kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai amanah konstitusi.
Aksi digelar Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan diikuti kader IMM se-Indonesia mulai dari Pimpinan Komisariat sampai Pimpinan Daerah seperti Banten dan Jawa Barat.
Aksi yang direncanakan akan diawali dengan long march di depan kantor pusat Muhammadiyah sampai istana negara pada hari Rabu, 02 Maret 2022.
Kemudian di depan Istana Negara mahasiswa akan menyerukan orasinya dengan menggunakan sound system.
Namun di pertengahan jalan aksi mahasiswa dihentikan dan diarahkan oleh pihak kepolisian ke depan gerbang Monas.
Massa aksi juga sempat bersitegang dengan pihak kepolisian dan terjadi aksi saling dorong ketika jalan ke istana negara ditutup.
Baca Juga: Tantangan Indonesia Sebagai Ketua G20 Ditengah Konflik Rusia dan Ukraina
"Kami ingin menyuarakan kritik kami di depan istana negara pak! Tugas kepolisian adalah cukup dengan mengawal aksi kami" ucap korlap di atas mobil komando.
Namun begitu mahasiswa tetap melanjutkan aksinya sesuai arahan pikah kepolisian yaitu di depan gerbang Monas.
Dalam orasinya mahasiswa menolak kebijakan pemerintah tentang penundaan pemilu 2024 karena tidak sesuai dengan amanah konstitusi.
Mahasiswa juga mengkritisi hal yang menyangkut HAM seperti reprisifitas aparat di Desa Wadas dan penembakan yeng menyebabkan melayangnya salah satu aktivis di Desa Siney.
Kemudian mahasiswa juga memberi keritikan kepada pemerintah terkait JHT (Jaminan Hari Tua) yang hanya bisa di gunakan pihak terkait pada usia 65 tahun.
"Bagaimana jika penerima JHT meninggal sebelum umur 65 tahun karena kelaparan? Tanya orator saat menyampaikan orasinya.
Beberapa tuntutan massa aksi yang disampaikan dalam orasi IMM se-Indonesia yaitu:
1. Menolak tegas segala bentuk perampasan tanah yang di belahan Indonesia seperti di
Singingi Hilir, Riau oleh PT Warnasari Nusantara.
2. Mengecam keras represifitas aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dan peristiwa
penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat
kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.
3. Menolak Permen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
4. Menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli.
5. Menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan hapus Presidential Threshold menjadi 0%.
Walau sempat bersitegang dengan pihak kepolisian aksi mahasiswa berjalan dengan lancar dan damai.
Tidak ada aksi anarkis yang dilakukan mahasiswa saat aksi berlangsung hingga diakhiri dengan long march massa aksi kembali ke kantor pusat dakwah Muhammadiyah di Menteng Jakarta pusat.***
